Tim Hukum Habib Rizieq Sebut Markaz Syariah Dibangun di Atas Desa Terlantar

0
47

JAKARTA berantakan Tim Advokasi Markaz Syariah hendak mengirimkan jawaban atas somasi sebab PTPN VIII, tentang sengketa lahan Markaz Syariah di Megamendung, keadaan ini, Senin (28/12/2020). Dalam tulisan jawaban tersebut, kuasa hukum mengecap somasi PTPN VIII adalah error in persona, karena seharusnya itu mengajukan keluhan, baik pidana maupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pondok atau Habib Rizieq.

Para kuasa hukum yang berisi atas Munarman, Sugito Atmo Pawiro, Ichwanudin Tuankotta, Aziz Yanuar, Nasrullah Nasution, dan Yudi Kosasih, menegaskan, tim hukum mengaku baru pendidikan keberadaan SHGU No: 299 tertanggal 04 Juli 2008 melalui surat saudara No: SB/I. 1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.

“Bahwa terhadap lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun di atasnya bangunan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah oleh klien beta, telah dibeli dari para petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para-para pemilik sebelumnya, ” tulis tim kuasa hukum dikutip Okezone pada Senin (28/12).

Selain itu, kuasa hukum menegaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan tanah kosong atau tanah terlantar dengan dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih sejak 25 tahun lamanya.

“Bahwa berlatar belakang penguasaan wujud yang sedemikian lama oleh klub, sehingga klien kami berkeyakinan tempat lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap, sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para pemilik atas lahan tersebut, ” lanjut isi surat tersebut.

Selain itu, kuasa hukum mengkalaim, pihak pesantren dengan diketahui seluruh aparat dari mulai Lurah tenggat Gubernur membeli tanah tersebut sebab pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya.

“Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mendapati dan memproses administrasi peralihan untuk tanah tersebut. Secara hukum dipandang dari aspek hukum perdata & hukum acara perdata PT. PN VIII keliru dan tidak mempunyai alasan hukum untuk meminta Bagian HRS mengosongkan lahan tersebut, ” tulisnya.

Baca pula: Hari Ini Awak Hukum Markaz Syariah Akan Mengoper Jawaban Somasi ke PTPN VIII

“Kecuali tersedia putusan pengadilan yang berkekuatan dasar tetap yang memutuskan bahwa tempat pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan, secara kata lain somasi tersbut prematur dan salah pihak, ” lanjut kuasa hukum.

Kuasa hukum menyatakan bukti-bukti berniaga beli antara kliennya dengan pemimpin dan pemilik juga sudah betul lengkap dan diketahui oleh perangkat Desa, baik RT, RW setempat yang kemudian terhadap surat itu telah ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Bogor dan Gubernur Jawa Barat, sehingga legal standing klien ana dalam menempati dan mengusahakan arah lahan tersebut tidak dengan jalan melawan hukum.