Tersebut Syarat Susi Pudjiastuti, Gatot, & Din Syamsuddin untuk Bisa Nyapres

0
63

JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti , berkelakar soal peluangnya maju menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Ketika wartawan menanyakan soal jalan Susi menjadi capres, ia menjawabnya santai. “(Jadi capres) dari Kelompok Ikan. Wartawan ini (ada-ada saja-red), ” katanya usai mencoblos zaman Pilkada Pangandaran di TPS 02, Desa Pananjung, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, di dalam Rabu (9/12/2020).

Istilah “Partai Ikan” yang dilontarkan Susi memang hanya candaan. Namun itu bisa pula sebuah sarkasme. Pernyataan tersebut mampu menggambarkan betapa pencalonan pada kontestasi pilpres hanya dikuasai elite partai politik (parpol).

Walaupun figur seperti Susi Pudjiastuti serta tokoh lainnya memiliki popularitas & elektabilitas tinggi. Namun, langkah maju di pilpres tidak mudah karena mereka bukan kader partai. Bila pun ada parpol menengah yang tidak oligarkis dan mau memboyong, juga tidak mudah. Penyebabnya, syarat utuk mengajukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) di undang-undang terlampau berat.

Sarana pencapresan atau presidential threshold (PT) sebesar 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah golongan di pemilu telah menghambat munculnya figur potensial dari luar kelompok.

“Persyaratan PT 20 persen itu membatasi hak anak buah untuk memilih sosok capres yang diharapkan. Padahal demokrasi tak bisa membatasi ekspresi kehendak rakyat, ” kata pengamat komunikasi politik sejak Universitas Airlangga, Suko Widodo kepada SINDONews , Sabtu 12/12/2020).

Syarat mengajukan capres yang berat itu diharapkan tidak terjadi lagi pada Pilpres 2024. Saatnya figur potensial dalam luar parpol seperti Susi diberi kesempatan ikut berkompetisi. Prinsipnya, semakin menjamur capres semakin bagus karena meluluskan banyak alternatif pilihan kepada kaum.

Sejumlah figur potensial dari kalangan nonparpol disebut-sebut terhormat diusung capres pada 2024. Selain Susi Pudjiastuti, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan tokoh Muhammaddiyah Din Syamsuddin.

Figur nonparpol yang berlatar belakang kepala daerah antara asing Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Sempurna, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Lulus, bagaimana memberi jalan kepada para figur nonparpol ini agar semoga nyapres? Jawabannya adalah PT 20% harus diturunkan. Bahkan jika perlu dihapus sehingga angka PT menjadi 0%.

Pasal dalam UU pemilu yang mengatur PT 20%-25% ini sudah diuji bahan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta agar ketentuan itu dihapus. Di sisi asing DPR juga sedang membahas kemungkinan menurunkan persentase syarat pencapresan tersebut melalui revisi UU Pemilu. Alternatif yang berkembang di fraksi-fraksi DPR, PT kemungkinan turun menjadi 10%, 5%, atau 0%.

Namun, jika uji materi perkara PT di MK dikabulkan, oleh sebab itu otomatis semua parpol berhak mengajukan capresnya. Ada dua skema pencalonan yang bisa muncul nantinya. Baru, parpol yang berhak mengusung capres-cawapres adalah mereka yang saat ini memiliki kursi di DPR (hasil Pemilu 2019). Kedua, semua parpol yang dinyatakan lolos oleh Komite Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu 2024.