Tanggapan Mahfud MD soal Perppu Kebijakan Keuangan Negara Digugat ke MK

0
114

JAKARTA – Gajah Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sudah memperhitungkan adanya pihak yang menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cetakan 1 Tahun 2020 tentang Kecendekiaan Keuangan Negara dan Stabilitas Bentuk Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.

Menurut tempat, sejak awal pihaknya sudah memprediksi bahwa penerbitan Perppu 1/20 tersebut akan mendapat penolakan secara politik di DPR dan masyarakat.

“Di DPR akan dilawan secara politik. Di masyarakat hendak dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena memang dalam sejarahnya itu tidak pernah ada Perppu yang tidak ditentang, ” kata Mahfud dalam keterangannya melalui video, Rabu (22/4/2020).

Mahfud memaklumi bahwa banyak pihak yang mempertanyakan alasan pemerintah menerbitkan Perppu 1/20. Sehingga, ia pun menegaskan bahwa pemerintah telah siap bila Perppu tersebut ditentang DPR dan digugat masyarakat ke MK.

“Oleh sebab itu kalau sekarang ada dialog di DPR untuk mempersoalkan Perppu 1/20, kemudian ada yang mendatangkan ke MK dan sudah mencantumkan gugatannya, kita sudah siap. Kita sejak awal sudah menduga, dan tidak kaget, ” terangnya

Mantan Ketua MK itu menerangkan bahwa pemerintah tidak akan mendapat hukuman apa kendati hasil dari putusan di DPR maupun MK nantinya.

“Itu masalah prosedur. Kita melihat bahwa ada yang merespon dan kita sejak awal telah menyiapkan itu semua. (Jadi) jalan saja di DPR silakan jalan, demikian juga di MK, mari kita ketemu membahas, ” tuturnya.

Mahfud membaca, substansi dari penerbitan Perppu 1/20 untuk refokus dan realokasi taksiran untuk penanganan pandemi corona dalam Indonesia diatur melalui Peraturan Kepala (Perppres).

“Itu sejak dulu dengan Perppres. Dipostur anggaran itu sejak dulu serupa diatur dengan Perpres. Di peraturan juga diatur dengan Perpres. Perppu itu kan sejajar dengan UU di konstitasi kita. Tapi kalau tidak sependapat dengan itu kita uji, kita adu dengan kilah, ” imbuhnya.

Sementara itu, adanya kekebalan kaidah bagi pejabat yang diatur di dalam Perppu 1/20 dalam mengambil kesimpulan untuk penanganan Covid-19 bukan situasi baru dalam UU.

Baca Juga:   Pemerintah Serahkan Perppu Implementasi Keuangan Negara ke DPR

Mahfud menerangkan, bahwa UU mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Bank Indonesia (BI), tenggat UU Advokat telah mengatur soal kekebalan hukum.

“Tentang kekebalan hukum, bahwa pejabat-pejabat tertentu yang mengambil keputusan itu tidak bisa dihukum. Itu juga bukan hal baru. Sudah penuh yang begitu, KUHP Pasal 50, dan Pasal 51 pejabat dengan mengatur tugasnya dengan itikat baik tidak bisa dipidanakan ada pada UU KUHP, ada di UU BI, ada di UU Pengampunan Pajak, dan UU Advokat, ” jelasnya.