PSBB Jabar Disetujui, Penerapan di Bodebek dan Bandung Raya Otomatis Diperpanjang

0
118

BANDUNG – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menandatangani SK bernomor HK. 01. 07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Gembung di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Atas tersebut, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten dan kota mulai tanggal 6-19 Mei 2020.

Saat ini sudah ada 10 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB, yakni kawasan Bodebek (Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang). PSBB Bodebek diketahui diperpanjang hingga 12 Mei, tengah PSBB Bandung Raya akan sudah 5 Mei.

Dengan keputusan PSBB Jabar, diperkirakan PSBB Bodebek dan Bandung Raya akan mengikuti masa terpanjang PSBB Provinsi Jawa Barat.

“Sekarang sudah tersedia 10 kabupaten/kota yang sudah PSBB, 17 kabupaten kota lainnya mau menyusul PSBB, ” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dalam data tertulis, Jumat (1/5/2020) malam.

Menurut pria dengan akrab disapa Emil itu, PSBB Jabar berada pada momen dengan pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai konsekuensi positif PSBB di berbagai medan, seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain dalam Pulau Jawa. Lompatan kasus kelanjutan kasus positif impor ( imported case ) karena hilir mudik warga yang pegangan dari zona merah saat tersebut sedang menurun. Ditambah semangat warga khususnya Jabar tren kedisiplinannya cukup bagus.

Gubernur menggambarkan, hari Rabu ini penggandaan kasus positif di Jabar 50 orang dan sehari setelahnya ataupun Kamis penambahan kasus positif hanya tiga orang. “Hari ini, Jum’at positif di Jabar adalah nihil, ndak ada, zero , ” ucap Emil.

Emil berharap semua pihak menyukseskan PSBB Provinsi untuk mempercepat penanganan Covid-19. “Kami berharap secara PSBB provinsi yang akan dimulai hari Rabu depan (6/5/20), warga Jabar bisa seirama, bisa utama gerakan, satu komando, penguncian wilayah, sehingga tren yang turun itu bisa kita maintain, ” ungkapnya.

Berdasarkan survei PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, pergerakan manusia masih tercatat 50 persen. Sehingga pada PSBB Jabar, bupati/wali kota sudah kepala visi dengan Gubernur untuk menetapkan pergerakan manusia hanya 30 tip.