PKS: Kita Tunggu Pak Jokowi, Suka Reshuffle Monggo, Kecilin Struktur Monggo

0
142

JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengomentari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat konvensi kabinet paripurna, pada 18 Juni 2020. Di mana, saat tersebut Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap para menterinya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Jokowi juga mengisyaratkan akan merombak kabinet.

Mardani menunggu sikap nyata Presiden Jokowi terkait tindaklanjut atas pidatonya pada sidang kabinet paripurna. Kata Mardani, PKS mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet ataupun perampingan struktur pemerintahan yang dianggapnya sungguh-sungguh gemuk.

“Kita nunggu Pak Jokowi mau reshuffle monggo, mau kecilin struktur pemerintahan monggo, kita serahkan kepada Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik dapatkan haknya, ” kata Mardani saat mengikuti diskusi Polemik Trijaya dengan tema ‘Menanti Perombakan Kabinet’ yang disiarkan secara langsung, Sabtu (4/7/2020).

Menangkap Juga:   Politikus PDIP Kadar Wajar Jokowi Marah saat Kinerja Menterinya Buruk

Lebih lanjut, Mardani menghargai ada tiga sudut pandang ketika Jokowi berpidato yakni, dari segi aktor, sistem, dan kultur. Sejak sudut aktor, kata Mardani, wajar jika Presiden Jokowi marah terhadap menterinya. Tapi, sambungnya, kemarahan tersebut akibat kebijakan atau keputusan Jokowi sendiri.

“Karena kala pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. 20 sampai 25 tersebut sudah maksimal. Jangankan antar Departemen antar Dirjen saja sinergi serta kolaborasi nya kadang-kadang susah, Makin antar Kementerian. Apalagi, di negara maju selalu slim. Reformasi birokrasi ditandai dengan miskin struktur kaya fungsi, ” bebernya.

Mardani mengusulkan agar Presiden Jokowi merampingkan struktur pemerintahan, sejalan dengan adanya wabah Covid-19. Ia menilai ada beberapa kementerian yang mampu disatukan padukan untuk saat tersebut.

“Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar normal sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu dengan powerfull dan anggarannya besar. Gagah enggak Pak Jokowi, ” ungkapnya.

Kedua, Mardani serupa melihat ketidakserasian antar pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, sekapur Mardani selaku anggota Komisi II, pihaknya juga sedang membahas revisi UU Partai Politik dan UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah, serta UU Dukuh.

“Karena membangun sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke kian gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat kemana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI ayo di-reset balik, paket undang-undang penataan otonomi daerah kita belum kelar. Dikelarin, ” paparnya.

Baca Juga:   Ketika Tangan Presiden Jokowi Ikut Bergetar era Marah ke Menterinya 

Ketiga, Mardani pula meminta agar anggaran yang tersedia saat ini lebih diprioritaskan ke program yang lebih kerakyatan. Sebab karenanya, pidato Jokowi itu, cakap Mardani, seharusnya bisa menjadi cambuk bagi para menterinya.

“Pak Jokowi marah 18 Juni, 28 Juni dirilis, itu khusnudzonnya memberi kesempatan kepada menteri. Dengan dirilis para menteri tidak bekerja dengan baik, ” katanya.

(Ari)

Loading…