Perkara Kepulangan WNI, Simak Protokol di Pintu Masuk Negara amp; Daerah PSBB

0
128

JAKARTA – Pemerintah mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari orang yang muncul di pintu masuk negara maupun di wilayah yang menerapkan Pemisahan Sosial Berskala Besar atau (PSBB). Obyek orang tidak hanya warga negara Indonesia (WNI) tapi selalu orang asing (WNA).

Melalui siaran pers yang disampaikan Tim Komunikasi Publik Gugus Suruhan Nasional, Jumat (15/5/2020), Gugus Tugas Nasional melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK. 02. 01/Menkes/313/2020 Tentang Protokol Kesehatan tubuh Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri dalam Pintu Masuk Negara dan pada Wilayah pada Situasi PSBB.

Melalui surat edaran ini, para pemegang paspor Indonesia dapat mengetahui prosedur yang harus dilakukan ketika beruang di pintu masuk bandar hawa (bandara), pelabuhan atau pos lin batas negara (PLDBN).

Baca Juga:   Pemprov DKI Rencanakan Kembali Buka Sekolah pada 13 Juli

Di tepi itu, ini untuk mengakomodasi WNA yang memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana diatur Peraturan Meteri Hukum & HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Aneh Masuk Negara Republik Indonesia.

Melanggar prosedur yang harus dilalui bagi WNI yang tiba di kemungkinan masuk negara, yakni ketika muncul di pintu masuk negara tetap mengikuti prosedur karantina kesehatan dan pemeriksaan tambahan yang berlaku pada Indonesia. Ada beberapa tahapan yang dilakukan saat pemeriksaan kesehatan, laksana wawancara dan pemeriksaan melalui rapid test atau polymerase chain reaction (PCR).

Terkait secara dokumen, setiap WNI dibekali secara surat keterangan sehat atau health certificate dalam bahasa Inggris dengan berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan sebab negara asal. Dokumen tersebut mau divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan tubuh Pelabuhan (KKP) baik di pangkalan, bandara maupun PLBDN.

Mereka yang menunjukkan hasil minus pada surat keterangan tetap melangsungkan pemeriksaan kesehatan tambahan. Jika tidak ditemukan penyakit atau faktor efek pada pemeriksaan kesehatan, petugas KKP mengeluarkan izin kesehatan dan health alert card (HAC) kepada individu yang bersangkutan.

Sesudah dari KKP, apabila warga tersebut ingin melanjutkan perjalanan ke wilayah asal, diwajibkan membawa surat ulama dari pihak Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat. Baca Juga:   Dishub DKI Akan Minta Warga yang Berani Mudik Lokal Putar Balik

(Ari)