Penumpukan Penumpang KRL, DPR: PSBB Benar Agak Berat Diterapkan

0
140

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay memerhatikan penerapan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan masih tingginya aktivitas pengguna Kereta Rel Elektrik (KRL) commuterline di sejumlah tumpuan penyangga Jakarta. Maraknya pengguna KRL di stasiun kontradiktif dengan bahan utama penerapan PSBB.

Saleh mengaku kaget saat menerima beberapa foto terkait perihal masyarakat di beberapa stasiun penghubung menuju Jakarta pada Senin, 13 April 2020. Dalam foto dengan diterimanya, Saleh mengaku melihat banyak pengguna KRL yang berdesakan dan tidak menerapkan konsep physical distancing atau jaga jarak di stasiun.

“Saya terkejut tahu foto-foto yang dikirim kepada saya, dimana ada banyak sekali awak kita dari beberapa stasiun penyangga Jakarta ini yang sangat penuh dan masih kelihatan berdesak-desakan, antri masuk ke dalam kereta, ” kata Saleh saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2020).

“Ini satu diantara contoh di mana PSBB itu sendiri itu memang kira berat untuk diterapkan. karena sungguh status PSBB itu sebagaimana didiskusikan oleh banyak pihak, memang tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah yang tidak mudah diselesaikan pemerintah, ” sambungnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut merupakan salah satu bagian yang mendukung penerapan PSBB buat mempercepat penanganan virus corona (Covid-19). Namun memang, kata Saleh, ramal sulit menerapkan PSBB jika tidak ada komitmen bersama.

Oleh karena itu, menurutnya, masih banyak catatan yang menetapkan dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan seluruh masyarakat untuk berhasil menerapkan PSBB. Diantaranya, perlu ada keaadaran bersama untuk membatasi aktivitas beserta ruang gerak.

“Kalau PSBBnya mau berhasil, maka tentu masyarakat di samping memiliki kesadaran untuk tidak datang ke tempat keramaian atau kerumunan, lalu yang kedua memang harus tersedia tindakan tegas dari aparat ketenangan kita, agar masyarakat tidak hadir ke kerumunan seperti itu, tersebut yang saya lihat belum ada, ” katanya.

“Kemudian, kalau pemerintah melarang bangsa untuk datang ke keramaian, pemerintah harus punya solusi karena beberapa di antara mereka yg muncul itu adalah untuk bekerja. itu ini memang wajib bekerja, karena punya anak istri, tanggungan di dalam keluarganya yang harus itu penuhi kebutuhan hidupnya. jika mereka disuruh menetap di rumah oleh sebab itu kebutuhan hidup mereka harus dipenuhi oleh pemerintah, ” sambungnya.

(kha)

Let’s block ads! (Why? )