Pemprov DKI Imbau THR Direksi hingga Karyawan BUMD untuk Penanganan Covid-19

0
112

JAKARTA – Merebaknya penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta telah berdampak luas baik secara sosial, ekonomi maupun keuangan. Maka, diperlukan kesadaran sosial dari pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Kepala Awak Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Faisal Syaruddin dalam tulisan edaran dengan nomor 871/-085 mengimbau kepada direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas dan karyawan diimbau untuk tidak diberikan, dipotong atau ditunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020.

“Mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukan THR, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19, ” tulis Faisal dalam surat edaran nomor 871/-085 yang dikutip Okezone, Selasa (12/5/2020).

Baca Juga:   Diusulkan Jadi Cagar Budaya, Renovasi Gedung Sarinah Harus Perhatikan Nilai Sejarah  

Selain itu, diimbau direksi agar menerapkan kebijakan pada anak perusahaan dengan terkonsilidasi pada BUMD dan dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.

“Pelaksanaan surat ini agar dilaporkan kepada BPBUMD, ” lanjutnya.

Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi menyebut, surat itu sifatnya berbentuk imbauan. Sebab, kata tempat, tak ada dasar hukum dengan mengatur untuk memaksa mereka melaksanakannya.

“Ketika cek dasar hukumnya terkait dengan itu, enggak ketemu, dasar hukum tersebut PP, Perpres, Keppres, Permendagri, atau Permen apa. Kami enggak menjumpai. Jadi ya sudah kami sifatnya imbauan saja, ” ujarnya kepada wartawan, hari ini.

Baca Juga:   Jokowi Sebut Ada Daerah Non-PSBB Berhasil Tekan Angka Penularan Covid-19 

Dia berharap tiga belas BUMD dengan diminta dalam surat itu buat melaksanakannya. Karena, di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Namanya imbauan, dijalankan syukur alhamdulillah. Tapi walaupun imbauan kayaknya ada beberapa BUMD yang memang sudah menjalankan, ” ujarnya.

Ini daftar 13 BUMD yang diimbau buat menghapus hingga menunda THR:

1. Perumda Pasar Jaya

2. Perumda Pembangunan Sarana Jaya

3. PDAM Jaya

4. PD Dharma Hebat

5. PD PAL Jaya

6. PT Jakarta Propertindo

7. PT MRT Jakarta

8. PT Bank DKI

9. PT Food Station Tjipinang Jaya

10. PT Jakarta Tourisindo

11. PT Jamkrida Jakarta

12. PT Pembangunan Jaya Semenanjung

13. PT Transportasi Jakarta

(Ari)