Negeri Rumuskan UU Bersepeda, Bagaimana Kadar Tukang Somay hingga Kopi Putaran?

0
147

JAKARTA – Negeri diharapkan tidak terjebak dalam mengatur Rancangan Undang tentang Pedoman Teknis Keselamatan Pesepeda di Jalan. Penyelidik transportasi dari Masyarakat Transportasi Nusantara, Djoko Setijowarno mengatakan, di Jakarta, masih banyak sepeda yang dimanfaatkan sebagai transportasi untuk alat angkut komersial barang.

“Misalnya di Kawasan Kota Gelap ada yang jualan somay, model jamu dan sebagainya, jadi jangan hanya mengatur sepeda yang gaya saat ini, untuk angkutan penyalur perlu koordinasi pemerintah daerah terpaut, ” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Tata jalan bersepeda sebenarnya telah diatur pada Undang Lalu Lintas dan Pikulan Jalan. “Mulai dari kewajiban pesepeda menggunakan prasarana hingga pengutamaan keselamatannya. Namun mengingat saat ini di masa pandemi, perlu pendanaan infrastruktur sepeda. Karena di Jakarta selalu masih sangat kurang. Sedangkan keselamatannya tentu saja perlu dijamin oleh pemerintah, ” ungkapnya.

Djoko mengambil contoh pedoman dimana Amerika pendanaan infrastruktur roda naik 40%, di Inggris, negeri memproritaskan pendanaan £2 miliar buat infrastruktur sepeda.

“Dan di Inggris, sudah digunakan £ 250 juta zaman pandemi. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan once in generation, sebab untuk pertama kalinya pemerintah mendahulukan pendanaan untuk infrastruktur sepeda pada jumlah besar, ” ucapnya.

Dia menambahkan, negeri juga perlu membuat program pengembangan infrastruktur sepeda yang terhubung pada seluruh kota/daerah dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Di bagian lain kebijakan infrastruktur sepeda membantu kebijakan pengurangan emisi.

“Akan hadir investasi jalur sepeda sebagai salur rekreasi sehingga ke depan diperlukan insentif komuter sepeda. Kalau negeri mendukung juga perlu skema kebijaksanaan pemberian diskon bagi karyawan dengan membeli sepeda untuk bekerja, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mengatur pemakaian sepeda di jalanan protokol. Nantinya, dia meminta agar merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Saya setuju harus tersedia regulasi atau ada revisi Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Ulama untuk kendaraan yang tidak bermotor, ” kata Budi dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

(kha)

Loading…