Negeri Minta Pemda Jangan Tunggu Perkiraan Ketok Palu untuk Tangani Karhutla

0
162

BOGOR – Pemerintah melalui Kementerian Dunia Hidup dan Kehutanan (KLHK) berangkat bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhurla) di kurang daerah di Indonesia.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar meminta kepada masyarakat buat melihat karhutla secara objektif. Dia pun meminta masyarakat untuk pendirian terlebih dahulu beda antara hotspots dan firespots, hingga kepada angka-angka peluang secara statistik dari hotspots menjadi firespots.

Selain itu, Siti meminta masyarakat dapat menerjemahkan data dengan referensi lapangan yang tepat, bukan asal asumsi, apalagi hanya dengan prakiraan gambar-gambar ilustrasi. Sudah saatnya semua bagian bekerja secara riil bukan hanya atas dasar asumsi dan ilustrasi.

“Dengan prawacana lain menjadi tidak adil untuk rakyat, termasuk juga bagi preman, dan banyak pihak lainnya dengan dalam tiga tahun terakhir telah mau bekerja baik dan suka comply. Analisis karhutla yang dimanfaatkan harus betul-betul adil, jangan framing, ” ujar Menteri Siti di dalam pernyataannya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Afni Zulkifli, dalam FW Talk Kebakaran Alas dan Lahan bersama Lembaga Dunia Hidup dan Agromaritim (LHA) Forum Wacana IPB, mengatakan, persoalan Karhutla masih menjadi ancaman di Nusantara.

Tantangannya semakin besar karena terjadi banyak kealpaan persepsi memahami karhutla itu sendiri. Sehingga dalam berbagai diskusi & evaluasi di ruang publik, sering tidak merumuskan rekomendasi yang pas bagi para pihak.

”Ancaman karhutla akan semakin besar bila kesalahan persepsi di ruang publik ini terus dibiarkan. Kesalahan persepsi bisa mendelegitimasi kerja-kerja yang sudah baik dengan pengaburan informasi tanpa edukasi di pusat masyarakat. Ini juga akan sangat mempengaruhi tindakan evaluasi, atau makin pengambilan kebijakan oleh para pengelola kepentingan” kata Afni.

Menurutnya, kesalahan persepsi contohnya saat memahami definisi pengendalian karhutla. Banyak pihak memahami pengendalian hanya sebatas pemadaman dan penegakan kaidah saja. Padahal pengendalian karhutla taat Peraturan Menteri LHK 32/2016 ialah konsep kerja dalam kesatuan utuh yang memuat enam elemen yaitu perencanaan, pencegahan, penanggulangan, pasca kebakaran, koordinasi kerja, dan kesiagaan.

”Persepsi yang lupa ini tidak boleh diteruskan. Semua sektor, baik pemerintah, Swasta, LSM atau bahkan masyarakat, harus menyelaraskan persepsi tentang apa itu pengoperasian, sehingga gerak langkahnya akan sebanding. Harapannya pengendalian karhutla cukup berakhir di perencanaan atau tahapan pencegahan saja, tidak perlu sampai kudu ada pemadaman. Pemerintah dalam peristiwa ini KLHK berprinsip, mencegah bertambah baik daripada memadamkan, ” ungkap Afni.

Kelengahan persepsi yang berimbas pada membesarnya Karhutla di tahap perencanaan, dicontohkan saat kejadian kebakaran di pembukaan tahun 2019 di Rupat, Riau. Ketika itu titik api yang masih kecil tidak bisa langsung diintervensi Satgas Kabupaten karena Pemda setempat beralasan anggaran belum ketok palu. Pemda juga beralasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pencegahan.

”Api dan asap tidak bisa menunggu anggaran ketok palu. Bahkan tersedia juga temuan Pemda Tingkat II hanya pasrah menunggu satgas Provinsi atau satgas nasional turun. Bila gagal direncanakan dan dicegah secara baik mulai dari tingkat tapak, api hampir pasti akan tumbuh dan makin sulit dipadamkan, ” kata Afni.

Kesalahan persepsi berikutnya adalah pengertian mengenai hotspot atau titik api. Banyak yang menggunakan dan menyampaikan data tanpa edukasi yang betul ke publik, terutama soal tingkat kepercayaan (confident level) hotspot. Seluruh titik panas yang ditangkap satelit, dari tingkat confidence 0-80% bahkan dilaporkan sebagai hotspot. Padahal tak semua hotspot adalah firespot (lokasi yang sudah terverifikasi kebakaran).

Mengambil contoh lantaran data yang disajikan Walhi pada kegiatan yang sama, menyebutkan kalau periode 1 Januari-20 Juni 2020, terdapat 44. 093 titik panas di Indonesia. Ternyata dengan confident level 80 %, hotspot di periode yang sama terpantau hanya ada 870 titik. Monitoring hotspot ini bahkan sudah dapat diakses terbuka dalam bentuk aplikasi android di Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, dan BNPB.

Dengan membandingkan jumlah hotspot baseline tahun 2015, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA), jumlah hotspot sebesar 70. 971 titik. Artinya patokan hotspot 2015 dan 2020 mulai Juni, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 70. 101 titik atau 98, 77 %.

”Ternyata angkanya beda jauh, karena satelit itu memang menangkap citra dengan polos. Kalau sebab confident level 0 % jadi rujukan buat publish ke umum, jelas kurang tepat. Karena atap seng rumah orang juga kerap ditangkap satelit sebagai hotspot. Oleh sebab itu hotspot itu belum tentu tersedia kebakaran (firespot), ” kata Afni.

”Harusnya yang jadi rujukan informasi ke terbuka itu hotspot pada confident lapisan 80 % ke atas. Itupun masih harus dilakukan groundcheck ke lapangan guna memastikan benarkah tersebut hotspot dari kebakaran atau bukan? Harusnya yang seperti ini umum diedukasi, bukan terus diberikan bahan yang kurang tepat. Informasi dengan kurang tepat akan melahirkan apresiasi atau bahkan rekomendasi yang serupa tidak tepat, ”tambahnya.

Loading…