KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT

0
142

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung melakukan monitoring tempat implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos), terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan sebab Provinsi DKI Jakarta dan Departemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam perut agenda terpisah.

Pada agenda pertama, dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya, berdiam di Ruang Pola Balaikota DKI Jakarta, pada pukul 09. 00 WIB hingga 10. 30 WIB.

Sedangkan, agenda ke-2 dihadiri oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, yang diterima oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya. Kesibukan bertempat di Gedung Kementerian Tempat PDTT, pada pukul 11. 30 WIB hingga 13. 30 WIB.

“Kedua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi serta progress penyaluran bansos baik bersifat bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta dasar pembangunan database berbasis desa secara pendekatan yang menyeluruh, ” perkataan Plt Juru bicara KPK, Ipi Maryati, Kamis (9/7/2020).

 

Dalam depan Gubernur DKI, KPK menodong agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta melakukan koordinasi berkelanjutan secara instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran.

Dalam paparannya, Anies menyampaikan bahwa pemerintahannya telah meneruskan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1, 1 juta KK pada tiap tahapnya. Pihaknya selalu telah melakukan pemadanan data penyambut bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Ketenteraman Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti praktisi seni, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap 2 hingga 5, balik dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan.

“Pada jalan tersebut KPK juga mengingatkan supaya pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP), khususnya dalam situasi penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel, ” sekapur Ipi.

Tengah itu, dalam agenda kedua Pengantara Ketua KPK mendengarkan paparan Menteri Desa PDTT yang menyampaikan kalau telah dilakukan penyaluran BLT untuk 7, 7 juta kepala tanggungan (KK) dengan penerima terbanyak adalah petani, yaitu sebanyak 88%. Sisanya berprofesi pedagang atau pemilik UMKM, nelayan, buruh pabrik dan guru.

Topik yang lain yang dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Desa PDTT adalah terkait keberlanjutan program-program Kemendes salah satunya revitalisasi Bumdes. KPK menilai rencana Bumdes cukup baik untuk dilanjutkan. Metode replikasi praktik Bumdes daripada satu daerah yang berhasil merupakan cara yang paling baik. Namun demikian, harus tetap memperhatikan sifat wilayah, sehingga perlu dimodifikasi supaya dapat diterapkan secara nasional.

“Merespon saran lantaran KPK, Kemendes PDTT akan melangsungkan inventarisasi Bumdes dengan kriteria Bumdes yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Kemendes juga akan melibatkan perguruan tinggi di masing-masing wilayah pada melakukan pendampingan terhadap Bumdes, ” ungkapnya.

Kegiatan yang sama juga telah dilakukan KPK sebelumnya kepada Kementerian Baik. Hal ini dilakukan KPK sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

(wal)

Loading…