Kemendikbud Tegaskan Protokol Kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka

0
76

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan penyesuaian terhadap panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 & tahun akademik 2020/2021 di kala pandemi Covid-19.

Penasihat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD DASMEN) Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, Jumeri menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai tumbuhnya klaster hangat di dunia pendidikan karena prakata pembelajaran di zona kuning.

Jumeri mengatakan ada kejadian pandemi ataupun di satuan pendidikan yang prima di Papua, ada 289 pengikut didik yang terpapar Covid-19.

“Jadi perlu kita luruskan bahwa kejadian di Papua itu akumulasi dari bulan Maret-Agustus dengan jumlah peserta didik atau bani 0-18 tahun yang terpapar Covid dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu dalam lingkungannya dan bukan di satuan pendidikan atau sekolahnya. Jadi tidak karena pembukaan zona hijau atau kuning untuk melaksanakan KBM tatap muka, ” ujar Jumeri pada keterangannya kepada Okezone melalui daring, Kamis (13/8/2020).

Ia menambahkan, peristiwa lain yang berlaku di Balikapapan, ada 1 orang guru yang terpapar Covid-19 tertular dari tetangganya, karena dia sedangkan tidak melaksanakan kegiatan mengajar. Kemudian, di Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat melakukan swab tes kepada abu ibu guru dan random test pada siswa, hasilnya 14 siswa reaktif dan 8 ibu abu guru dianyatakan reaktif Covid-19 tersebut dalam situasi pembukaan tatap depan, artinya sekolah belum bisa mengabulkan tatap muka.

“Pembukaan pembelajaran tatap muka di Pontianak ditunda, artinya kita jadi cakap ada daerah yang memastikan adat kesehatan atau prosedur pembukaan proses pendidikan ditaati dengan baik, tersebut artinya suatu hal yang positif, ” ungkap Jumeri.

Jumeri mengatakan pembukaan sekolah tatap muka akan ada resiko-resiko dengan mungkin terjadi yaitu adanya klaster baru di satuan pendidikan. Namun pihaknya sudah memberikan penegasan pada semua Kepala Dinas kabupaten, tanah air dan provinsi.

Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa awal satuan pendidikan untuk melayani tatap muka peserta didik dilakukan bersandarkan wilayah sekolah tersebut berada di dalam zona kuning atau muda, mendapat izin dari gugus suruhan setempat, perizinan dari bupati/walikota/gubernur, & sekolah tersebut harus mengisi jadwal isian kesiapan sekolah membuka servis tatap muka.

“Kami pastikan kepada Kepala Dinas kalau Kepala Dinas tidak boleh sekedar mengeluarkan surat edaran, tetapi menodong kepada semua satuan pendidikan, mengajukan izin, kemudian, permohonan izin itu di validasi, di verifikasi ke lapangan memastikan bahwa satuan pendidikan itu siap melaksanakan layanan tatap muka dengan tetap menjalankan aturan kesehatan untuk melindungi seluruh pengikut didik dan warga sekolah, ” tegasnya.

Jumeri melanjutkan, pembukaan sekolah pun dilakukan secara bertahap, misalnya 36 peserta ddik dalam 1 kelas tidak hadir sekaligus dalam 1 hari, tetapi secara bergelombang. Jumlah jam belajarnya pun tidak sebanyak belajar biasa, hanya 4 jam.

Menurut Jumeri, pembelajaran tatap membuang ini memberikan relaksasi sekaligus regenerasi kepada peserta didik untuk mampu bertemu langsung dengan gurunya, beserta ada interaksi antara guru dengan siswa.

Jumeri pula memastikan kantin-kantin tidak dibuka lebih dulu, sehingga tidak ada kelompok dan anak-anak dihimbau membawa santap dari rumah.

“Kami juga memastikan kepada kepala jawatan bahwa apabila ada peserta asuh yang kesulitan transportasi, jika orangtua ada keterbatasan tidak bisa mengantar, maka disarankan anak-anak tetap menempuh pembelajaran jarak jauh, ” ujarnya.

Jumeri melanjutkan, andaikata orangtua yang belum punya kemantapan melepas anaknya sekolah tetap diizinkan untuk belajar dari rumah serta sekolah tetap akan melayani secara pembelajaran jarak jauh. Ini bagian dari kemerdekaan dalam memilih pelajaran dan orangtua yang paling berwenang untuk memastikan putra-putinya diperbolehkan ke sekolah.

Ia menambahkan meski sekolah ada di daerah kuning dan hijau, sedangkan pengikut didik ini tinggal di kawasan merah, maka sebaiknya peserta asuh tidak berangkat sekolah untuk tatap muka tapi tetap melanjutkan menelaah dari rumah.

Bersumber dari data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang telah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23. 150 madrasah. Dari angka tersebut yang berharta di zona kuning dan mengabulkan BDR sebanyak 6. 238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1. 063 madrasah.

“Sekolah yang beruang di zona hijau dan melangsungkan BDR sebanyak 7. 002 & yang melakukan pembelajaran tatap depan sebanyak 1. 410 sekolah, ” imbuh Jumeri.

Kewenangan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tersedia di tingkat daerah pun lestari mengacu pada protokol kesehatan untuk satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dan kuning. Jika satuan pendidikan terindikasi dalam status tidak aman atau tingkat efek daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

“Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang dibantu oleh pemerintah pusat, ” jelas Jumeri.

Adanya klasifikasi kewenangan pusat dan daerah menetapkan bahwa pendidikan adalah urusan konkuren, dan Kemendikbud berkomitmen melakukan pendampingan kepada dinas pendidikan.

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi secara kontinu dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 guna memantau level risiko Covid-19 di daerah.

“Sekolah pun tidak melakukan pembukaan serentak dan mereka lestari memperhatikan pada ketentuan SKP 4 Menteri ini yaitu mengajukan kerelaan kepada dinas pendidikan setempat & dinas pendidikan memverifikasi untuk menguatkan sekolah tersebut siap atau tidak menggelar pembelajaran tatap muka. Tersebut upaya pemerintah agar pendidikan bujang tetap terpenuhi dan kesehatan tetap terjaga, ” pungkas Jumeri.

CM

(yao)

Loading…