Bawaslu Ingatkan Paslon untuk Hati-Hati Kampanye di Medsos

0
126

JAKARTA – Meskipun usaha pilkada saat Covid-19 ini menggandakan kesempatan penggunaan media sosial (medsos) maupun media massa konvensional, bagian calon (paslon) dan timnya kudu tetap berhati-hati dalam berkampanye, sebab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengawasi medsos bahkan bekerja sebanding dengan penyedia aplikasi medsos laksana Facebook, Twitter, Google dan lainnya.

Yang benar melanggar atau melakukan black campaign, bukan hanya ancaman sanksi dibanding UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, tapi bisa juga dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cetakan 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Sesuai dengan tahapan dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) 5/2020 saat ini belum ada penetapan calon, masih adanya bakal, penetapan calon 23 September 2020. Maka baru 3 hari setelahnya tersedia masa kampanye. Yang jadi kasus karena belum pasangan calon (paslon). Jadi, istilah publik bisa mengatakan curi start kampanye, sudah ada penetapan paslon baru bisa dikenal kampane melanggar jadwal, kalau belum ada penetapan sulit menyebut gerakan di luar jadwal, ” sebutan Abhan Ketua Bawaslu Abhan di dalam Fokus SINDO yang bertajuk “Kampanye di Masa Pandemi” secara maya, Rabu (22/7/2020).

 

Abhan membaca, ada beberapa hal yang diatur dalam pilkada di tengah pandemi ini yakni, protokol kesehatan pencegahan Covid-19, termasuk di tahapan gerakan. Sehingga, tim kampaye, paslon & masyarakat harus taat prosedur aturan kesehatan, dan PKPU 6/2020 mengenai Penyelenggaraan Pilkada Dalam Bencana Non Alam/Covid-19, KPU masih membuka ruang kampanye yang sifatnya konvensional, tatap muka, pertemuan terbatas bahkan kerap umum masih bisa dilakukan dengan protokol covid.

“Melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum, maksimal peserta 50 obat jerih dari kapasitas lapangan, ini kewenangan Bawaslu untuk menghitung kapasitas, ” imbuhnya.

Pada konteks pelaksaaan pilkada di pusat pandemi, Abhan melanjutkan, butuh kreativitas paslon yang bisa menarik public dengan tetap mempertimbangkan protokol Covid. Karena, parameter pilkada yang aman ini tidak hanya bebas sejak konflik, tapi juga agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru peneybaran Covid-19.

“Kita harus menjunjung tinggi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, ” cakap Abhan.

Loading…