Banyak Sekolah Sebenarnya Sudah Siapkan quot; Kuota Titipanquot; saat PPDB, Benarkah?

0
132

TANGERANG SELATAN semrawut Kasus dugaan pelanggaran etik & tindak pidana atas Lurah Objek Baru, Kecamatan Pamulang, Saidun langsung berjalan. Hal itu dipicu amarah tak terbendung Saidun, usai 2 siswa titipannya gagak masuk SMAN 3 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kasus Lurah Saidun pun jadi momentum untuk memperbaiki proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangsel dan Provinsi Banten ke ajaran. Karena rupanya, selama ini sedang cukup banyak jalur-jalur gelap yang ditempuh untuk bisa masuk SMP atau SMA Negeri.

Okezone coba mewawancarai salah satu sumber di Dinas Pendidikan berinisial BCL. Dia terlibat langsung di transaksi titip-menitip itu. Perannya benar penting, yakni menjadi pengarah buat mengatur berkas serta dokumen bahan siswa yang masuk melalui belang titipan.

BCL menuturkan, kuota jalur titipan faktual telah disiapkan setiap masa tanggapan siswa baru tiap tahun. Bagian itu pun dibagi-bagi. Misalnya buat satu sekolah menerima sekitar 300-an siswa baru, maka sekira 10 persennya adalah untuk jalur titipan.

“Memang tergantung kuota yang ada di sekolah juga, contoh ada 1 sekolah sediakan kuota siswa gres sebanyak 10 kelas. Lalu 8 kelasnya udah full, maka sungguh sisanya 2 kelas itu diperebutin buat titipan, ” katanya dalam kawasan Pamulang, Senin (27/7/2020).

Dijelaskan dia, mutlak ada 23 SMP Negeri dalam Kota Tangsel dengan kuota siswa baru hingga sekira 10 ribu siswa pada tahun ini. Sejak jumlah itu, maka 10 persennya atau 1000 slot siswa ialah jatah khusus titipan.

Sedangkan untuk SMA Kampung tak jauh berbeda, meski kewenangannya berada di Provinsi Banten. Masa ini, ada 12 SMA dan 5 SMK Negeri di Tangsel dengan kuota siswa baru setiap tahun mencapai sekira 6 ribu siswa. Artinya ada jatah slot sekira 600 siswa titipan.

“Rata-rata 10 upah harus nyediain slot itu tiap sekolah. Karena di Tangsel ini kan tidak jarang kepentingan sama pihak lain, makanya disediain jatah titipan, ” sambungnya.

Mereka yang diberikan jatah siswa titipan pun beragam. Dari tiba oknum pejabat, politisi, LSM, Ormas, hingga oknum wartawan. Biasanya, terang BCL, berkas dan dokumen siswa titipan tingkat SMP diserahkan kepadanya terlebih dahulu di Dinas Pendidikan. Sebelum nantinya disebar ke sekolah tujuan.

“Berkasnya semua masuk kita dulu, belakang kita kumpulin semua kepsek bakal kuota-kuota itu. Nanti kan ada jatah buat pejabat, dewan juga ada, pakai nama LSM, bagian slot buat Ormas, sama buat wartawan juga ada. Paling banyak itu buat Ormas, karena dulu pernah kejadian sekolah diblokir kausa titipan nggak lolos, kita nggak mau itu terulang kan. Kita jaga komunikasi bagaimana caranya tercampak semua tertib, ” jelasnya.

Meski begitu, BCL menegaskan bahwa perannya hanya menjembatani saja antara aspirasi masyarakat secara sekolah tujuan. Tak ada penarikan uang yang diminta dinas pendidikan dari jalur siswa titipan itu. Hanya saja, dia tak tahu-menahu jika dari oknum-oknum tersebut meminta imbalan uang dari calon siswa.

“Kita nggak pernah minta uang, nggak terang kalau di luar itu. Akan tetapi dengan zonasi ini, agak mendingan konsentrasi tujuan siswa terpencar ke tempat tinggal masing-masing. Nggak kaya dulu, yang pinter kumpul dalam sekolah negeri tertentu, ” ucapnya.

Loading…